TANGGAPAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN SLEMAN TERHADAP LKPJ BUPATI SLEMAN 2011

TANGGAPAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN SLEMAN

TERHADAP  LKPJ BUPATI SLEMAN 2011

Bismilahirohmanirrohim,

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna,

Syukur Alhamdulillah, kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmad, taufik , hidayah-Nya yang diberikan kepada kita sekalian sehingga kita dapat diperkenankan untuk dapat hadir dalam rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Tanggapan Fraksi terhadap LKPJ Bupati Sleman 2011. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada Baginda junjungan Nabi Besar kita Rosulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat juga kepada kita sekalian sebagai umatnya yang Insya Allah akan mendapatkan safa’atnya di hari akhir nanti.

Diawal penyampaian Tanggapan Fraksi terhadap LKPJ Bupati 2011, kami menyampaikan selamat menempuh Ujian Nasional kepada siswa SMA/SMK/MA se - Kabupaten Sleman, semoga seluruh komponen yang terkait mulai dari siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah tetap menjunjung tinggi komitmen untuk menegakkan kejujuran dalam rangka meraih hasil UN yang unggul. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah yang telah mempersiapkan dengan baik pelaksanaan UN pada hari pertama dan semoga tetap terjaga sampai akhir pelaksanaan.  

 Selanjutnya akan kami bacakan Penyampaian Tanggapan Fraksi terhadap LKPJ Bupati Sleman 2011 yang terangkum dalam catatan-catatan sebagai berikut :

1.    F-PAN berpendapat, di dalam LKPJ Bupati 2011 tidak tergambar secara jelas progress report tentang realisasi program sesuai target dalam visi misi daerah dalam RPJMD 2011-2015. Program mana saja yang menjadi kewenangan daerah yang sudah memenuhi target maupun yang belum memenuhi target. Pemetaan keberhasilan memenuhi target maupun yang belum sesuai kewenangan sangatlah penting guna menyusun strategi dan prioritas program kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

2.    Sektor Pendidikan, F-PAN berpendapat bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang terjangkau masyarakat sesuai visi misi dalam RPJMD 2011-2015 masih belum optimal di tahun 2011. Hal ini terlihat dari masih adanya disparitas kualitas antara sekolah di desa dengan sekolah di kota, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Belum ada kebijakan yang kongrit dari Pemerintah Daerah dalam merespon komersialisasi sekolah swasta yang tidak terkendali maupun masih adanya sekolah negeri.

3.    Sektor Kesehatan, F-PAN berpendapat bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada tahun 2011 masih belum optimal, hal ini terlihat pelaksanaan program JPKM, Jamkesda, Bansoskes masih belum bisa menyentuh seluruh warga miskin maupun rentan miskin di Kabupaten Sleman, belum optimalnya fungsi Puskesmas, Pustu sebagai tempat pelayanan dasar masyarakat sehingga peran dan fungsi RSUD Sleman maupun RSUD Prambanan sebagai rumah sakit rujukan tidak optimal karena ratio pelayanannya tidak mencukupi.

4.    Persoalan pengangguran yang belum tertangani secara sistematis berdampak bertambahnya  angka kemiskinanan pada tahun 2011, F-PAN merekomendasikan segera ditempuh langkah-langkah kongkrit, simultan, massif dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta fihak-fihak swasta.

5.    F-PAN melihat bahwa Pemerintah Daerah Sleman belum serius di dalam menindaklanjuti surat Instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan agar setiap daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk pelayanan perijinan yang merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP), untuk itu sudah semestinyalah tahun ini sudah mulai untuk direalisasikan.

6.    Terkait dengan Desa, bahwa Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam proses peluncurannya mengalami keterlambatan atau kemunduran waktu dimana hal ini mengakibatkan siklus tahunan desa baik yang menyangkut APBDes, Retribusi Desa dsbnya menjadi terlambat juga. F-PAN mengharapkan hal ini bisa segera diatasi.

7.    Terkait marak dan terus bertambahnya keberadaan toko modern seperti Indo Maret, Alfa Mart dll pada tahun 2011 perlu segera disikapi oleh Pemda. Jika tidak segera diambil kebijakan yang kongkrit akan berdampak sosial yang tinggi karena sudah sangat menimbulkan keresahan masyarakat desa yang secara tidak langsung mengganggu keberadaan pasar tradisional.

8.    Terkait dengan pengelolaan asset Pemda yang belum optimal padfa tahun 2011 seperti bekas sekolah yang sudah tidak berfungsi, bekas kantor-kantor dinas yang sudah tidak difungsikan, F-PAN mendorong segera diinventarisir dan  dibuat skema peruntukan, pemanfaatan yang jelas agar nantinya bisa difungsikan kembali atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

9.    Terkait dengan pengelolaan stadion Maguwoharjo dipandang belum signifikan, pengawasan pemeritah Daerah terhadap UPTD kami menilai tidak ada keseriusan sehingga tidak mengetahui hal-hal yang terjadi secara faktual di lapangan, hasil pencermatan kami ada pemanfaaaan lahan sekitar stadion dengan menarik retribusi tetapi nampaknya tidak sampai ke Pemerintah Daerah , ini perlu ada pengawasan yang serius dan terjunlangsung ke lapangan.

10.Dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa masih sangat rawan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak fair misalnya dalam hal lamanya waktu pengumuman, sistem pembuatan soal,  hal ini dengan mudah dibaca oleh masyarakat adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak fair tersebut, hal ini harus diperbaiki di waktu yang akan datang.

11.Pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan kami menilai masih sangat lemah, hal ini terjadi diberbagai daerah yang ditandai dengan berubahnya fungsi lahan tanpa melalui prosedur standar yang harus ditempuh.

12.Fraksi PAN menilai pelaksanaaan APBD tahun 2011 terlihat belum optimal dimana posturnya belum mencerminkan keberpihakan kepada belanja publik hal ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase belanja untuk aparatur yang relatif relatif lebih besar.

13.Belum optimalnya pendataan potensi PAD dari sektor parkir sehingga F-PAN memandang berharap di waktu yang akan datang harus ada peningkatan yang signifikan.

14.Fraksi PAN menilai perlu peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan manajemen serta penataan pasar di seluruh pasar daerah di kabupaten Sleman terutama  Pasar Prambanan.

15.Fraksi PAN melihat masih terjadi inkonsistensi terkait dengan pelaksanaan Perbup tentang Pasar modern, hal ini bisa dilihat dengan maraknya pasar modern yang berdiri di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, maka fraksi kami menyarankan segera ada pengendalian yang optimal untuk waktu yang akan datang.

16.Terkait dengan pengendalian Tower mengenai penafsiran persyaratan perijinan harus ada persepsi yang sama tentang persyaratan perijinan berdirinya tower antara masyarakat dengan pemerintah Daerah.

17. Lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur masih terjadi, hal ini ditengarai dengan adanya kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan bestek.

18.Jalur-jalur akses evakuasi pengungsian Merapi segera dilakukan perbaikan karena kami melihat banyaknya jalan  yang rusak parah sampai pada saat ini belum dilaksanakan.

19.Belum ada penanganan serius tentang penambangan golongan C baik terkait dengan waktu penggaliannya dan kontribusi yang semestinya diperoleh hal ini dapat dilihat dari retribusi yang diterima Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur yang disebabkannya.

Demikian yang bisa kami sampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk berbuat yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang kita terima. Amin

Ada salah tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum wr.wb

                                                                              Sleman, 17 April 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

                              Ketua Fraksi                                     Juru  Bicara

                              Nurhidayat, Amd                            H. Martono, Stp