Fraksi PAN DPRD Sleman: 2012

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

TERHADAP

RANCANGAN APBD TAHUN 2013

Asalammu’alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati pimpinan rapat paripurna,

Yang saya hormati saudara Bupati dan wakil Bupati,

Yang saya hormati forum koordinansi pimpinan Daerah,

Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia,

Puji syukur serta sembah sujud hanya kepadamulah ya Alloh, penguasa alam semesta, yang telah memberikan berbagi rasa nikmat karunia dan barokah kepada semua makluk wabil khusus manusia, sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan nikmat iman dan islam, dalam rangka mengikuti rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi fraksi atas nota pengantar Bupati tentang RAPBD tahun 2013, Tak lupa ucapan salam sholawat semoga tercurah kepada nabi besar kita Rosululloh Muhmammad Saw, yang telah membawakan risalah agama yang benar, teriring doa semoga kita termasuk orang orang yang taat beribadah dan tergolong manusia yang beruntung amin ya robal alamin.

Selanjutnya perkenankalah kami membacakan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional kabupaten Sleman terhadap Nota Pengantar RAPBD tahun 2013 yang telah disampaikan oleh saudara Bupati beberapa waktu yang lalu sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Pengaruh tingginya angka kemiskinan adalah merupakan bagian yang sangat krusial dan harus dapat ditangani secara berkelanjutan, karena kemiskinan akan membawa dampak sosial yang sangat kompleks terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara seperti akan kebutuhan sandang pangan, kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan pendidikan dan kesehatan bahkan menyangkut tentang peradaban kehidupan suatu kelompok masyarakat dan Negara, sehingga untuk mengatasi kemiskinan suatu daerah sudah selayaknya membutuhkan berbagai kolaborasi penanganan yang menyeluruh dari semua pihak tidak hanya SKPD, namun juga kesadaran semua masyarakat untuk senantiasa melakukan antisipasi secara komprehensif, sehingga konsep penanganan dan penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam porsi policy anggaran.

Upaya penanggulangan seluruh persoalan sosial tersebut seharusnya semua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, pemerintah harus mampu melakukan pengelolaan/manajerial seluruh potensi pendapatan yang dipungut dari masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Guna mengantisipasi atas pendapatan yang diperoleh maka perlu regulasi-regulasi yang mengatur untuk operasional dilapangan, disisi yang lain masyarakat diberikan kesadaran bahwa semua apa yang dipungut akan dipergunakan kembali untuk Pembangunan Daerah dan disisi lain pengelolaan keuangan ini dilakukan secara adil dan merata dan dapat dipertanggunjawabkan.

Bukankah manusia diciptakan dimuka bumi sebagai makhluk Allah sebagai kholifah dimuka bumi untuk mengatur, memimpin, mengelola seluruh sumber daya alam yang telah tersedia, artinya seluruh potensi sumber daya alam yang demikian banyaknya hanya untuk manusia, bukan yang lain. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara berbagai makhluk yang lain, manusia diberikan otak untuk berfikir, hati dan perasaan, namun dunia ini akan menjadi rusak hancur berantakan juga oleh perbuatan manusia itu pula yang dikungkung oleh karena egoisme, nafsu, kesombongan, perasaan serakah yang ingin memiliki sendiri tanpa peduli dengan orang lain bahkan kepada kelompok yang tidak mampu dan beruntung (masyarakat miskin), bahkan exsplorasi sumber daya alam tanpa hati nurani sehingga menghancurkan lingkungan bahkan tidak lagi disediakan ruang- ruang untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan alam.

Maka dalam situasi yang mulia ini, kami Fraksi Partai Amanat Nasional, mengingatkan kepada kita sekalian untuk memiliki hati yang mulia, karena Allah swt, telah berjanji akan memberikan surga yang kenikmatanya kekal abadi, bagi manusia yang berbuat baik dan mencegah mungkar, dan dijanjikan neraka yang sangat panas yang bahanya dari api manusia dan batu bagi orang orang yang fasiq.

Pimpinan rapat parpurna yang saya hormati,

Saudara Bupati dan Wakil bupati yang saya hormati,

Hadirin rapat paripurna yang berbahagia,

Rosululloh bersabda dalam sebuah hadist yang bunyinya antara lain : pertama : Abu Darda, ra, ia berkata : Nabi Saw bersabda “ Carilah aku (Allah) pada golongan orang orang yang lemah karena sesungguhnya kamu diberi rizeky dan pertolongan melalui golongan orang orang yang lemah itu (HR. Ahmad, Abu Daud, Bukhori, Ibnu Hiban).

Hadist Kedua : dari Abu Qotadah ra, ia berkata “ Nabi saw bersabda ‘ Barang siapa yang senang diselamatkan oleh Allah dari berbagai kesulitan pada hari khiamat dan dinaungi dibawah ‘ arsy-nya, maka hendaklah ia membantu orang melarat’” (HR Thobarani)

Dua hadist diatas mengandung maksud supaya para pemimpin memberikan contoh yang baik yaitu Pemerintah atau pemimpin yang mendahulukan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya dan bukannya justru mengedepankan kepentingan pribadi maupun golongannya semata, karena ditangan para pemimpinlah saudara kita yang kurang beruntung harus dibela, diberdayakan terlebih dahulu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya seperti soal kesehatan, pendidikan, ekonomi serta hak hak perlindunga lainnya, itulah peran-peran yang harus diemban oleh pemimpin.

Fraksi kami melihat pada perkembangan peradaban manusia akhir akhir ini, dimana ajakan untuk berbuat baik sesuai aturan, ber-etika, bermoral, berbudi pekerti, saling mengingatkan dalam kebaikan seolah justru menjadi perbuatan yang ketinggalan zaman bahkan menjadi cibiran dan menjadi sebuah kemunafikan serta menjadi musuh bersama dalam sebuah perjuangan, sementara disisi lain hal- hal yang melanggar menjadi sebuah budaya kolektif yang legal dipertontonkan dihadapan masyarakat. Menurut pandangan kami sudah waktunya perlu kita mengambil langkah-langkah penguatan kemampuan spiritual religius sehingga rasa malu dalam perbuatan yang tidak baik sesuai kaidah kaidah agama, ideology Pancasila sebagai pengikat kehidupan bernegara yang dalam era keterbukaan ini seakan luntur dalam kehidupan berbangsa, hal ini harus menjadikan sebuah seruan kebangkitan untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan yang selama ini terlupakan, ajaran- ajaran budi pekerti, nasionalisme perlu diajarkan kembali direvitalisasi di dunia pendidikan.

B. Pandangan umum

Mencermati atas KUA tahun 2013 fraksi kami memandang bahwa dalam konsep perencanaan pelaksanaan Pemerintahan pada satu tahun kedepan masih berkutat pada : pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta perempuan, menjaga kwalitas ketahanan pangan, menjaga kwaliatas sarana prasarana public sumber daya alam dan lingkungan, peningkatan ekonomi berbasis potensi local. Kebijakan ini nampaknya indah dan sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat manakala hal ini didukung dengan kecukupan anggaran, sementara dalam aktualisasi dan implementasi ditingkat teknis diperlukan aparatur yang sesuai dan profesionalitas tinggi yang merupakan cerminan dan hasil nyata dari implemantasi “Good and Clean government”.

Fraksi PAN memandang konsep pelaksanaan Pemerintahan ini harus didahului dengan konsep penataan dan reformasi birokrasi, kami merasa bahwa selama ini di Sleman masih banyak dikeluhkan lamban dan belum terstandarnya pelayanan minimal yang dilakukan aparatur Daerah sesuai SOP, seperti soal pelayanan kesehatan, pendidikan serta perijinan. Perubahan pelayanan seperti itu memerlukan perubahan mindset (kerangka berfikir ) bagi para birokrasi bahwasanya profesi aparatur Daerah adalah sebagai pelayan masyarakat secara poporsional dan bukan sebaliknya.

Antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, dimana banyak terjadi kemerosotan rasa nasionalisme, budi pekerti, rasa toleransi, tindak kekerasan terhadap anak dan rumah tangga jika tidak dikelola dengan seksama akan berakibat pada kerawanan calon pemimpin- pemimpin bangsa yang seharusnya mempunyai jiwa amanah karena dipundak merekalah harapan masa depan itu tersandar, pemerintah harus mempunyai konsep penanganan terhadap berbagai kerentanan kondisi social ini dengan berbagai program dan kegiatan yang mengarah pada semangat jiwa kedermawanan social dan perjuangan.

Dari berbagai persoalan social ekonomi di Sleman Fraksi PAN mengapresiasi atas kesadaran yang sangat tinggi kepada seluruh masyarakat Sleman yang dengan kesadaran tinggi telah memberikan kontribusi PAD yang cukup signifikan dari sector pajak dan retribusi mencapai Rp. 298 milyart, pada asumsi pendapatan daerah ditahun 2013 dari asumsi APBD tahun 2013 yang mencapai Rp. 1,44 trilyun.

Tingginya kontribusi sektor PAD masyarakat Sleman terhadap RAPBD haruslah diberikan imbal balik dalam bentuk kebijakan anggaran yang sesuai, fraksi kami meminta untuk melakukan kegiatan anggaran yang dikembalikan dalam bentuk upaya pelayanan, pemeliharaan dan jangan sampai masyarakat hanya justru dijadikan obyek pendapatan asli daerah semata namun tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan dari masyarakat. Fraksi PAN mendorong Antisipasi terhadap munculnya berbagai produk hokum (regulasi) yang bersifat hanya untuk melegalkan kepentingan sesaat segolongan tertentu yang akan memberatkan masyarakat.

Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi sumber- sumber PAD dengan berbagai program kegiatan yang akan mendukung keberdayaan peningkatan ekonomi berbasis local, serta yang tidak kalah penting adalah mengantisipasi kebocoran pendapatan tersebut.

Besaran Dana perimbangan yang didapat Daerah yang diperhitungkan telah tersedot oleh belanja aparatur, fraksi PAN mensikapi hal tersebut sebagaimana mestinya, bukankah seluruh aparatur daerah juga merupakan aparatur Negara yang hak- hak dan kewajibanya juga harus terpenuhi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku, namun untuk itu haruslah pula diimbangi dengan perlunya penataan aparatur daerah sesuai kompetensi dan tugas yang dilimpahkan artinya perlunya efisiensi dan efektifitas kerja aparatur daerah, sehingga rasio dalam pelayanan masyarakat dapat terpenuhi serta anggaran dapat terpenuhi disinilah titik krusial perlunya menjaga stabilitas finansial dalam belanja aparatur daerah.

Dari sumber pendapatan investasi daerah yang berada dalam perusahaan daerah perlu mendapatkan kajian yang mendalam mengingat BUMD kita masih sangat sedikit dan sistim pendapatan dari asset tersebut masih dipergunakan untuk pembiayaan tetap seperti penutupan deficit yang terbebani, untuk itu perlu penyelesaian penanaman modal BUMD secara terprogram sehingga hasil usaha BUMD dapat digunakan juga untuk pembangunan Daerah

Pimpinan rapat yang saya hormati,

Saudara Bupati dan wakil bupati yang saya hormati,

Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia,

Selanjutnya fraksi PAN mencermati atas Nota Pengantar RAPBD tahun 2013 menyampaikan beberapa pendapat, saran, serta mohon dijelaskan beberapa pertanyaan atas rancangan RAPBD tahun 2013 antara lain :

1. Mengingat sangat pesatnya perkembangan penduduk yang sekaligus meningkatnya taraf ekonomi masyarakat, maka perlunya pengendalian dan penataan pada suatu daerah, maka fraksi PAN melihat Pemda belum dapat mengatur pola keseimbangan daerah dengan kebutuhan lingkungan yang lain seperti ketersedianya ruang terbuka hijau (RTH), fraksi PAN meminta semua pengembang dan investor menyediakan RTH tersebut, seperti contoh maraknya Ruko yang ada di Depok tidak tersedia RTH tersebut

2. Meminta kepada Pemda untuk mengevaluasi seluruh produk perda yang tidak sesuai dan raperda baru yang akan diajukan untuk dicermati lebih dulu sehingga rencana prolegda tahun 2013 sesuai yang telah disepakati bersama

3. Berapa kali PPNS maupun Satpol PP melakukan penegakan perda dan razia dalam satu tahun?, mengingat masih banyaknya penyalahgunaan perijinan yang diberikan tidak sesuai peruntukanya

4. Meminta kepada Pemda untuk menambah anggaran dalam penegakan Perda dan razia oleh instansi terkait di tahun anggaran 2013 ini, terutama untuk salon salon dan beredarnya minuman beralkohol, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tindakan yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku

5. Meminta kepada Pemda untuk memberikan jaminan kesehatan (Jamkesda) bagi semua anggota Linmas, TKSK, penggerak PKK yang ada di Kabupaten Sleman tanpa terkecuali, sebagai apresiasi tugas yang mereka emban dalam menjalankan tugasnya sebagai relawan dibidang masing masing.

6. Menganggarkan pengambilan ijazah kelulusan bagi keluarga yang tidak mampu sampai tingkat pendidikan SMU/SMK

7. Sesuai dengan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi local mohon dijelaskan produk produk tersebut apa saja, apa yang menjadi produk keunggulan local di Sleman, berapa asset yang dapat dicapai

8. Dalam hal kebijakan Pemda dalam peningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam porsi anggaran, bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan dibawah umur ? sebagaimana yang sempat muncul dalam sebuah media masa bebarapa hari yang lalu dan bagaimana dengan program KLA.

9. Terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka sector apa saja yang menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro?

10.Berapa jumlah penyerapan pengangguran atau tenaga kerja yang dapat teratasi di tahun 2013, sesuai jumlah prediksi keterbukaan angka pengangguran sebesar 6,80 % mohon dijelaskan ?

11.Fraksi PAN meminta untuk mempertimbangkan memberikan pengurusan akte kelahiran gratis kepada warga yang tidak mampu

12.Bila dimungkinkan terjadinya peningkatan anggaran dari sektor dana perimbangan dan bagi hasil pajak untuk Kabupaten Sleman, Fraksi PAN meminta untuk memenuhi kebutuhan antara lain :

a. belanja public yang telah disepakati dalam rapat badan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 16,9 Milyart untuk dipenuhi

b. Mengendalikan deficit anggaran diangka 4,5 %

c. Mengembalikan posisi accres pegawai sebesar 2 %

d. Memenuhi kebutuhan pada kegiatan skala prioritas yang kami usulkan seperti Jamkesda, penegakan perda, pemenuhan RTH (ruang terbuka hijau), perlindungan anak dan peningkatan gizi anak, kematian ibu hamil

11. Meminta kepada instansi terkait di bidang pembinaan masyarakat seperti, semangat nasionalis, budipekerti dan spiritual religious untuk mengangarkan kegiatan tersebut sehingga anak didik menjadi lebih terarah.

12. Fraksi PAN menyepakati atas usulan dalam RDPU (rapat dengar pendapat umum) dalam rangka melakukan rasionalisasi anggaran di sekretariat Dewan, terkait dengan program kegiatan dewan sebagaimana contoh di lembaga pemerintahan

C. PENUTUP

Demikian pandangan umum fraksi partai amanat nasional kabupaten sleman terhadap rancangan RAPBD tahun 2013, atas perhatianya diucapkan terima kasih

Wasalamu’alaikum Wr. Wb

Sleman, 15 Oktober 2012

Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Sleman

Juru bicara Ketua

Arip Kurniawan Sag Nurhidayat, Amd

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

DPRD KABUPATEN SLEMAN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013

SLEMAN 19 OKTOBER 2012

Fraksi PAN DPRD Sleman

Selasa, 20 November 2012

Pengisian Perangkat Desa Sleman 2012.. berita media

Kamis, 18 Oktober 2012

Pandangan Umum FPAN Sleman terhadap RAPBD Sleman 2013

Mengenai Saya

Arsip Blog